Komentar
Lombok Timur karangtarunanews - Maraknya program Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang digelontotkan pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat patut diacungi jempol. Pasalnya bantuan yang diberikan dalam bentuk sembako itu sangatlah efektif dalam membantu masyarakat melawan ganasnya virus Corona. Namun, setelah dilakukan penelusuran di tingkat bawah, ternyata program tersebut menyisakan sedikit permasalahan khususnya dalam hal kualitas barang yang diberikan kemasyarakat. Sehingga Bantuan tersebut sebaiknya digelontorkan dalam berbentuk uang Tunai.
Ketua Umum Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama (LPNU) Cabang Lombok Timur Abdurahman menyebutkan, bantuan sembako yang diberikan kepada masyarakat ada yang Ia temukan sudaj tidak layak di konsumsi seperti halnya dengan Telur yang sedikit kualitasnya kurang baik sebab banyak yang ditemukan sudah busuk. Ditambah lagi dengan kebutuhan masyarakat yang beragam perlu menjadi catatan tersendiri bagi pemerintah daerah Nusa Tenggara Barat.
"Sebaiknya Bantuan JPS Gemilang dalam bentuk sembako harus dievaluasi oleh Gubernur NTB,"sebutnya.
Ia melihat program yang digelontorkan dalam bentuk barang tersebut masih belum efektif dalam memberikan kepuasan kepada masyarakat memenuhi keberagaman kebutuhan yang dimiliki.
"Sebaiknya bantuan ini dirubah menjadi uang tunai agar sama dengan Bantuan sosial Tunai (BST) miliki kementerian dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD),"sebutnya.
Sementara itu tanggapan yang sama juga datang dari Ketua Forum Pemuda Peduli Desa kecamatan Sikur Lombok Timur Abdul Kholil, pihaknya menilai bantuan yang digontorkan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui program jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang itu sangat disayangkannya sebab, bantuan yang seharusnya diterima secara utuh dalam bentuk paket tapi didatangkan secara bergelombang sehingga itulah yang menyebabkan terjadi pembusukan terhadap barang yang memiliki rentan waktu untuk membusuk.
"Yang pertama datang diDesa Beras dan Telur, sisanya menyusul, tapi menyusulnya bukan sehari dua hari, malah ada yang kami temukan sampai seminggu,"sebutnya.
Dikatakan Kholil, saat barang sudah sampai maka pemerintah Desa pun harus menyimpan lagi tersebut sembari menunggu sisa yang belum di datangkan. Barulah setelah kumpul dibagi oleh pemerintah desa.
"Kalau ini tetap seperti ini, maka kelayakan konsumsi bagi masyarakat sudah sedikit berkurang,"sebutnya. (*)